TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun Anies Baswedan menjadi nahkoda Ibu Kota. Beberapa janji politiknya ada yang sudah terealisasi, namun sejumlah kritik dilontarkan kepada gubernur yang awalnya dilantik bersama wakilnya Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 ini. Lalu diganti Ahmad Riza Patria pada April 2020.
Kritikan datang dari sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya yang menyoroti transparansi anggaran. Anggota Fraksi PSI DPRD, William Aditya Sarana, menilai Anies belum bisa meningkatkan sistem transparansi anggaran setelah menjabat tiga tahun.
Baca Juga: DPRD DKI dan Gubernur Tak Harmonis, Pengamat: Apalagi Ada PSI yang Anti Anies
"Saya melihat ada kemunduran transparansi anggaran. Itu menjadi perhatian kami," kata dia dalam diskusi daring bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan, Kamis, 15 Oktober 2020.
Ketidakterbukaan ini justru membuat masyarakat sulit mengawasi. Dia berujar, saat ini masyarakat seakan hanya diminta untuk menerima anggaran yang telah dibahas dengan pemerintah dan DPRD saja.
Padahal, menurut dia, gubernur sebelumnya telah membuka pembahasan anggaran DKI sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sementara di pemerintahan Anies, DKI baru mengunggah rencana penggunaan anggaran setelah KUA-PPAS disahkan.
Sementara itu, Fraksi PKB-PPP meminta Anies fokus menangani banjir di sisa masa kepemimpinannya. Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas mengingatkan jangan sampai banjir kembali meluluhlantakkan Ibu Kota seperti awal 2020 ini.
Berita Selanjutnya
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK
31 hari lalu
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir
13 jam lalu
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa
14 jam lalu
Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.
Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran
1 hari lalu
Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor
1 hari lalu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.
Banjir Setinggi Rumah Tersisa di 5 Kampung di Mahakam Ulu, Banjir Susulan Menerjang
1 hari lalu
Banjir melanda wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, sejak Senin, 13 Mei 2024
Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak
2 hari lalu
Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.
Pemprov Kaltim Sigap Respon Bencana Banjir Mahulu
2 hari lalu
Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Mahakam menuap. Akibatnya, lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) terendam banjir.
Cerita Duka Korban Banjir Bandang di Sumbar, Cucu dan 4 Anggota Keluarga Hanyut
2 hari lalu
Banjir di Kabupaten Agam dan Tanah datar meninggal duka bagi masyarakat Sumatra Barat. 59 orang lebih dinyatakan meninggal dan ada 16 yang masih dalam pencarian.
Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri
2 hari lalu
Prabowo mengunjungi korban banjir Sumbar seusai lawatannya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ia menyatakan turut berduka cita atas musibah itu.